Perempuan dan Penjajahan berjargon ‘Pemberdayaan Ekonomi’

Oleh: Liana setiyawati, SS
BELUM lama ini, tepatnya tannggal 5 Desember 2013, organisasi perempuan dari berbagai Negara; termasuk Indonesia, Korea Selatan, Zimbabwe, India, Kamboja, dan negara-negara lainnya berkumpul di GOR Yowana Mandala, Denpasar.
Mereka saling berbagi cerita sebagai korban dari sistem perdagangan bebas di bawah WTO dan bagaimana mereka berjuang melawan sistem tersebut.
Komnas Perempuan mencatat bentuk-bentuk kekerasan itu mulai pemaksaan menjadi pelacur, perampasan kemerdekaan, pengusiran, perbudakan, penganiayaan hingga pembunuhan.
Salah satu bentuk nyata adalah kekerasan negara terhadap perempuan yang muncul akibat keanggotaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) dan perdagangan bebas.
Sejak WTO dibentuk, sudah banyak kasus yang menunjukkan dampak negatif dan pelanggaran hak dari perdagangan bebas. Petani kehilangan lahan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit maupun tambang dan terus merugi karena dumping dan banjir impor pangan murah, kehilangan kontrol dalam pengelolaan benih lokal; nelayan tradisional semakin terhimpit hidupnya tanpa subsidi dari Pemerintah, hilangnya otonomi tubuh perempuan; bahkan alam pun menjadi korban dari rezim perdagangan bebas karena terus dieksploitasi dan menjadi komoditas yang menguntungkan dan didominasi oleh pemilik modal.
Situasi ini mendorong meningkatnya buruh migran tanpa perlindungan negara. Rezim perdagangan bebas telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan-perusahaan transnasional dan lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan ADB untuk merampas sumber kehidupan rakyat dan mengabaikan perlindungan hak-hak warga Negara.
Seperti kita ketahui, Indonesia sebenarnya telah terikat dengan banyak perjanjian perdagangan bebas baik di tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral. Namun ternyata, perjanjian perdagangan bebas yang diharapkan dapat memberikan benefit bagi Indonesia, masih jauh panggang dari api. Karena belum seluruhnya memberikan benefit, khususnya dalam lingkup ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).
Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas, memungkinkan tiada batasnya perdagangan bebas antar negara satu dengan negara lainnya.
Semakin berkembang dan mengglobalnya perjanjian perdagangan bebas, terdapat subyek dalam perjanjian perdagangan bebas, baik itu perjanjian dagang bebas bilateral, regional maupun multilateral. Setiap tahun perjanjian perdagangan bebas mengalami peningkatan.
Bila tahun 1993 berdasarkan data WTC—World Trade Center, baru ada sekitar 20 perjanjian perdagangan bebas di dunia maka di tahun 2009, sudah ada sekitar 450 perjanjian perdagangan bebas yang telah dinotifikasi dan terancam memberikan dampak bagi eksistensi sektor hukum dan ekonomi, khususnya bagi negara-negara yang baru berkembang.
Dr. Ariawan Gunadi, S.H, M.H dengan Disertasi-nya di Universitas Indonesia yang berjudul “Perjanjian Perdagangan Bebas dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi mengenai Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang diikuti oleh Indonesia,” mengatakan, pada perjanjian perdagangan bebas awalnya diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, tetapi sebaliknya dari banyak data yang di dapat, Indonesia dirugikan, lapangan kerja tidak tercukupi dan banyak terjadi PHK. Akibat perjanjian perdagangan bebas, menurut Ariawan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mencapai 7,5 juta jiwa. Itu berarti, angka penganggur terbuka yang saat ini berjumlah sekitar 8,9 juta akan membengkak menjadi 17,8 juta orang.
Pasar Bebas dan Invasi Tarif
Sesungguhnya, modus operandi yang sekarang paling banyak dipakai untuk mempercepat ekspansi kapitalisme neo-liberal adalah melalui perdagangan bebas.
Perjanjian Perdagangan Bebas di tingkat multilateral (diikat oleh banyak negara) dikenal sebagai WTO (World Trade Organization) yang sebelumnya bernama GATT (General Agreement on Trade and Tariff) , sementara di tingkat bilateral dan kawasan (regional) disebut sebagai BFTA (Bilateral Free Trade Agreement) dan RTA (Regional Trade Agreement ).
Keduanya kemudian biasa dikenal sebagai FTA (Free Trade Agreement) atau Perjanjian Perdagangan Bebas saja.
Perlu dipahami bahwa aturan-aturan di FTA baik yang bersifat bilateral ataupun regional, berinduk kepada perjanjian-perjanjian (agreements ) di WTO yang bersifat multilateral. Hal tersebut selalu ditekankan di setiap kesepakatan FTA.
Dengan FTA, maka setiap negara yang terikat FTA harus meliberalisasi pasar mereka agar terbuka sepenuhnya untuk dimasuki barang dan jasa (terutama sektor keuangan) dari luar. Dengan WTO dan FTA, maka dilestarikanlah penjajahan tidak langsung.
Kalau kita ingat dictum perdagangan masa lalu yang menyatakan, “if goods can not enter the boundaries, soldier do” (kalau barang dagangan tidak bisa masuk ke perbatasan, maka yang akan masuk adalah tentara), maka ingat saja bagaimana dulu Komodor Perry dari AS meng-invasi dan menundukkan Jepang agar menerima tarif bea masuk 0%.
Akan tetapi pada saat ini tidak diperlukan lagi invasi tentara asing demi meluaskan perdagangan dan menjadikan tarif 0%, tetapi cukup dilakukan lewat perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Dengan perjanjian-perjanjian ini, maka setiap negara yang terikat FTA sudah diikat leher, tangan dan kakinya untuk menurut pada kepentingan ekspansi pasar bebas global untuk masuk sebebas-bebasnya ke dalam pasar domestik/lokal. Seluruh strategi pembangunan ekonomi di sebuah negara sekarang dihapus dan diganti oleh perjanjian perdagangan bebas.
Indonesia adalah contoh klasik bagaimana sebuah negara dipreteli atau dilucuti kedaulatan ekonominya lewat WTO (sejak 1994) dan IMF (sejak 1998), sehingga sejak 1998 Indonesia tidak punya lagi strategi dasar pembangunan ekonomi nasional. Sejak itu perencanaan diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dan kemauan pasar bebas.
Slogan yang diangkat oleh Barat dalam serangan universalnya untuk menjadikan ideologi kapitalisme sebagai agama seluruh manusia, termasuk kaum Muslimin, adalah slogan “Politik Pasar Bebas”.
Politik pasar bebas dalam serangan ini berarti penerapan kebebasan hak milik –yang bersumber dari akidah ideologi kapitalisme- secara internasional, yakni penerapan kebebasan hak milik dalam hubungan perdagangan internasional.
Tujuannya adalah meringankan atau menghentikan intervensi (campur tangan) negara-negara dalam perdagangan (khususnya), dan dalam kegiatan perekonomian (pada umumnya).
Bertolak dari sini, Barat berusaha menggiring negara-negara di dunia untuk menghilangkan hambatan tarif (bea masuk) dan rintangan apapun dalam perdagangan internasional. Termasuk di dalamnya kebijakan proteksi perdagangan secara langsung -seperti larangan impor komoditas tertentu untuk memproteksi produk dalam negeri.
Progaganda Barat
Maka bukan rahasia lagi, bahwa tujuan utama AS dan negara-negara Kapitalis dalam strategi pasar global ini adalah membuka pasar seluruh negara-negara di dunia bagi produk-produk unggulan dan investasi- investasi mereka. Dengan begitu, negara-negara yang disebut sebagai negara- negara berkembang itu akan senantiasa berada di bawah hegemoni AS dalam bidang ekonomi dan perdagangan, serta tidak berpeluang membangun ekonominya sendiri di atas basis-basis yang kuat dan kokoh.
Kaum Muslimin seharusnya tidak boleh menerima ‘Politik Pasar Bebas’ yang di propagandakan dengan gencar dan luas oleh AS dan negara-negara Barat.
Sebab, strategi tersebut merupakan penerapan kebebasan hak milik yang diserukan oleh sistem kapitalisme. Dan jelas ini bertentangan dengan hukum-hukum Islam.
Selain itu, keterikatan negeri- negeri Islam dengan ‘Politik Pasar Bebas’ hanya akan memberikan kesempatan luas kepada Barat menguasai perekonomian negeri-negeri Islam.
Terkait soal peran perempuan dalam pembangunan atas nama pengentasan kemiskinan justru membuka pintu penjajahan dalam baju baru.
Peran strategis perempuan sebagai pengendali ekonomi keluarga dan bangsa sebagaimana diintroduksikan dalam kesepakatan perjanjian tersebut adalah manipulatif.
Perjanjian ini tidak akan pernah mengentaskan kemiskinan negara-negara dunia ketiga. Sebaliknya, justru memperluas pintu penjajahan ekonomi dan politik negara- negara Barat kapitalis. Karenanya, peningkatan keterlibatan perempuan melalui jargon pemberdayaan ekonomi tidak lain adalah eksploitasi dan penjajahan model baru. Wallahu a’lam bishawab.*
Penulis aktivis MHTI, tinggal di Bandung

Source: http://www.hidayatullah.com/read/2013/12/12/7725/perempuan-dan-penjajahan-berjargon-%E2%80%98pemberdayaan-ekonomi%E2%80%99.html

http://pesantrenmasyarakat.com/blog/perempuan-dan-penjajahan-berjargon-pemberdayaan-ekonomi.html Perempuan dan Penjajahan berjargon ‘Pemberdayaan Ekonomi’

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *