Connect with us

Omnibus Law

7 Tuntutan Buruh Mengenai Omnibus Law

Published

on

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) beserta 32 federasi serikat buruh lainnya akan melakukan aksi mogok nasional.

Aksi tersebut rencananya akan dilangsungkan pada 6-8 Oktober 2020 mendatang sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja.

Seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (4/10/2020) Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI pada Sabtu, (3/10/2020) malam menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Hasil rapat itu membuat RUU Omnibus Law Cipta Kerja tinggal selangkah lagi sebelum mendapat persetujuan menjadi Undang-Undang (UU).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU No 21 Tahun 2000 Pasal 4 yang menyebut fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” kata Said Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (4/10/2020).

Tujuh tuntutan buruh

Said mengatakan, aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober mendatang akan diikuti sekitar 2 juta buruh di 25 provinsi, yang berasal dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, dan farmasi.

Selain aksi mogok nasional, buruh juga akan melakukan langkah-langkah penolakan lainnya, sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

Said mengatakan, ada tujuh isu yang diusung buruh dalam menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Tujuh isu itu meliputi:

  1. Menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral (UMSK) dan pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten/Kota bersyarat.
  2. Menolak pengurangan nilai pesangon, dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Pesangon senilai 19 bulan upah dibayar pengusaha, sedangkan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
  3. Menolak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bisa terus diperpanjang alias kontrak seumur hidup.
  4. Menolak Outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batasan jenis pekerjaan.
  5. Menolak jam kerja yang eksploitatif.
  6. Menuntut kembalinya hak cuti dan hak upah atas cuti. Termasuk cuti haid, dan cuti panjang.
  7. Karena karyawan kontrak dan outsourcing bisa berlaku seumur hidup, maka buruh menuntut jaminan pensiun dan kesehatan bagi karyawan kontrak dan outsourcing.

“Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing,” kata Said.

 

SUMBER : KOMPAS

Omnibus Law

Blogger Makassar ditangkap, diterbangkan ke Jakarta, dibebaskan setelah tweet undang-undang ketenagakerjaan

Published

on

Seorang blogger berusia 36 tahun dari Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap pada hari Jumat karena diduga men-tweet informasi palsu tentang Undang-Undang Penciptaan Kerja yang baru saja disahkan, tetapi kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti, kata salah satu pengacaranya.

Polisi Nasional menangkap Videlya Esmerella setelah dia memposting utas di Twitter yang membahas 12 artikel yang konon dimasukkan dalam undang-undang yang menurutnya akan merugikan pekerja.

Dalam konferensi pers pada hari Jumat, juru bicara Kepolisian Nasional Insp. Jenderal Argo Yuwono mengatakan tweet blogger itu berisi informasi palsu dan menuduhnya melanggar Pasal 14 dan 15 Hukum Pidana 1946, yang melarang penyebaran informasi palsu yang dapat menyebabkan gangguan publik dan hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Argo mengaku blogger itu menulis tweet tersebut karena kesal karena menganggur.

12 artikel yang di-tweet Videlya tidak muncul dalam rancangan undang-undang terbaru yang dilihat oleh Post , tetapi teks terakhir undang-undang tersebut belum dipublikasikan.

Videlya dilaporkan dibebaskan oleh polisi pada Jumat malam. Dia kembali ke Makassar pada Sabtu pagi.

Azis Dumpa, pengacara Makassar yang mendampingi Videlya, membenarkan kabar tersebut.

“Dia dibebaskan oleh polisi karena mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menuntutnya,” kata Azis.

Azis mengatakan tuduhan terhadap Videlya tidak berdasar karena konten tweetnya telah beredar luas berhari-hari sebelum dia memposting utas, menunjukkan bahwa itu tidak berasal dari dirinya.

“Artikel-artikelnya sudah beredar dimana-mana di media sosial. Polisi hanya mencari kambing hitam agar seolah-olah ada aktor yang memprotes UU Ketenagakerjaan, padahal itu murni dilakukan oleh warga sipil, ”kata Azis seraya menambahkan keberatan terhadap omnibus law sudah muncul berbulan-bulan. .

Azis mengatakan, dia curiga polisi telah memaksa kasus tersebut dan telah membesar-besarkan skala situasinya karena Videlya ditangkap di Makassar dan segera diterbangkan ke Jakarta tanpa surat panggilan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Argo dan Polri Brigjen Pol. Jenderal Awi Setiyono tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Post

Continue Reading

Covid19

14 Pengunjuk Rasa Hukum Ketenagakerjaan di Jakarta dinyatakan Positif COVID-19

Published

on

Empat belas pengunjuk rasa yang ditangkap saat unjuk rasa menentang Undang-Undang Penciptaan Kerja di Jakarta pada hari Kamis dinyatakan positif COVID-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang berjumlah 14 orang tersebut merupakan pelajar SMA dan mahasiswa.

Mereka termasuk di antara 1.192 mahasiswa dan pekerja yang ditahan polisi selama protes di Jakarta.

“Kami akan mengidentifikasi 14 sekolah dan universitas siswa sebelum melakukan uji coba massal,” kata Ahmad, Jumat,

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan melakukan pelacakan kontak.

Sebelumnya, polisi melakukan tes antibodi cepat terhadap para tahanan dan menemukan 34 orang dengan hasil “reaktif”.

Ke-34 pengunjuk rasa dirawat di RS Gawat Darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk pasien COVID-19.

“Mereka akan tinggal selama satu atau dua hari sambil menunggu hasil tes usap mereka. Jika mendapat hasil negatif, kami akan mengizinkan mereka pulang. Namun, mereka harus menjalani isolasi di rumah sakit jika hasilnya positif, ”kata juru bicara Polda Metro Jaya Kombes. Kata Yusri Yunus

Continue Reading

Omnibus Law

Jangan ikut Protes, Kata Kementrian Pendidikan

Published

on

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran pada hari Jumat yang meminta mahasiswa untuk tidak ambil bagian dalam protes terkait dengan Undang-Undang Penciptaan Kerja yang kontroversial dan meminta pimpinan universitas untuk mempromosikan undang-undang yang baru disahkan.

“Mempertimbangkan situasi terkini terkait penerbitan UU Cipta Kerja, kami menghimbau kepada mahasiswa untuk tidak ikut serta dalam protes yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa selama pandemi,” surat yang ditandatangani oleh Dirjen Dikti Nizam. , Baca.

Surat tersebut juga meminta pimpinan universitas untuk membantu mempromosikan konten hukum ketenagakerjaan dan mendorong studi akademis tentang hukum.

“Pikiran dan aspirasi kampus harus disampaikan kepada pemerintah dan DPR dengan sopan,” lanjut surat itu.

Ini juga menginstruksikan dosen untuk tidak mendorong mahasiswanya untuk bergabung atau mengatur demonstrasi dan mendesak orang tua untuk memastikan anak-anak mereka melakukan studi online di rumah.

Nizam mengatakan surat itu untuk mengingatkan universitas untuk memastikan kesehatan dan keselamatan orang-orang di kampus tetapi mengatakan siswa yang memilih untuk ambil bagian dalam protes tidak akan dikenai sanksi.

“Tentu tidak akan ada sanksi. Kebebasan berekspresi dijamin oleh Konstitusi. Namun, sebagai seorang intelektual muda, lebih baik dan lebih elegan melakukan penelitian akademis daripada reli. Saatnya tampil beda untuk melakukan perubahan, ”ujarnya.

Tahun lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengedarkan surat serupa, menyarankan siswa untuk tidak mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa tambahan menyusul protes #reformasidikorupsi (reformasi yang korup) pada September 2019. Menteri juga menyarankan para guru dan orang tua untuk mencegah siswa berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.

DPR dan pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja yang kontroversial pada hari Senin setelah musyawarah tergesa-gesa yang memicu kemarahan publik. Ribuan orang, kebanyakan mahasiswa dan anggota kelompok buruh, turun ke jalan di seluruh negeri dari Selasa hingga Kamis untuk memprotes undang-undang tersebut.

Continue Reading

Trending