Connect with us

Omnibus Law

Blogger Makassar ditangkap, diterbangkan ke Jakarta, dibebaskan setelah tweet undang-undang ketenagakerjaan

Published

on

Seorang blogger berusia 36 tahun dari Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap pada hari Jumat karena diduga men-tweet informasi palsu tentang Undang-Undang Penciptaan Kerja yang baru saja disahkan, tetapi kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti, kata salah satu pengacaranya.

Polisi Nasional menangkap Videlya Esmerella setelah dia memposting utas di Twitter yang membahas 12 artikel yang konon dimasukkan dalam undang-undang yang menurutnya akan merugikan pekerja.

Dalam konferensi pers pada hari Jumat, juru bicara Kepolisian Nasional Insp. Jenderal Argo Yuwono mengatakan tweet blogger itu berisi informasi palsu dan menuduhnya melanggar Pasal 14 dan 15 Hukum Pidana 1946, yang melarang penyebaran informasi palsu yang dapat menyebabkan gangguan publik dan hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Argo mengaku blogger itu menulis tweet tersebut karena kesal karena menganggur.

12 artikel yang di-tweet Videlya tidak muncul dalam rancangan undang-undang terbaru yang dilihat oleh Post , tetapi teks terakhir undang-undang tersebut belum dipublikasikan.

Videlya dilaporkan dibebaskan oleh polisi pada Jumat malam. Dia kembali ke Makassar pada Sabtu pagi.

Azis Dumpa, pengacara Makassar yang mendampingi Videlya, membenarkan kabar tersebut.

“Dia dibebaskan oleh polisi karena mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menuntutnya,” kata Azis.

Azis mengatakan tuduhan terhadap Videlya tidak berdasar karena konten tweetnya telah beredar luas berhari-hari sebelum dia memposting utas, menunjukkan bahwa itu tidak berasal dari dirinya.

“Artikel-artikelnya sudah beredar dimana-mana di media sosial. Polisi hanya mencari kambing hitam agar seolah-olah ada aktor yang memprotes UU Ketenagakerjaan, padahal itu murni dilakukan oleh warga sipil, ”kata Azis seraya menambahkan keberatan terhadap omnibus law sudah muncul berbulan-bulan. .

Azis mengatakan, dia curiga polisi telah memaksa kasus tersebut dan telah membesar-besarkan skala situasinya karena Videlya ditangkap di Makassar dan segera diterbangkan ke Jakarta tanpa surat panggilan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Argo dan Polri Brigjen Pol. Jenderal Awi Setiyono tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Post

Covid19

14 Pengunjuk Rasa Hukum Ketenagakerjaan di Jakarta dinyatakan Positif COVID-19

Published

on

Empat belas pengunjuk rasa yang ditangkap saat unjuk rasa menentang Undang-Undang Penciptaan Kerja di Jakarta pada hari Kamis dinyatakan positif COVID-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang berjumlah 14 orang tersebut merupakan pelajar SMA dan mahasiswa.

Mereka termasuk di antara 1.192 mahasiswa dan pekerja yang ditahan polisi selama protes di Jakarta.

“Kami akan mengidentifikasi 14 sekolah dan universitas siswa sebelum melakukan uji coba massal,” kata Ahmad, Jumat,

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan melakukan pelacakan kontak.

Sebelumnya, polisi melakukan tes antibodi cepat terhadap para tahanan dan menemukan 34 orang dengan hasil “reaktif”.

Ke-34 pengunjuk rasa dirawat di RS Gawat Darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk pasien COVID-19.

“Mereka akan tinggal selama satu atau dua hari sambil menunggu hasil tes usap mereka. Jika mendapat hasil negatif, kami akan mengizinkan mereka pulang. Namun, mereka harus menjalani isolasi di rumah sakit jika hasilnya positif, ”kata juru bicara Polda Metro Jaya Kombes. Kata Yusri Yunus

Continue Reading

Omnibus Law

Jangan ikut Protes, Kata Kementrian Pendidikan

Published

on

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran pada hari Jumat yang meminta mahasiswa untuk tidak ambil bagian dalam protes terkait dengan Undang-Undang Penciptaan Kerja yang kontroversial dan meminta pimpinan universitas untuk mempromosikan undang-undang yang baru disahkan.

“Mempertimbangkan situasi terkini terkait penerbitan UU Cipta Kerja, kami menghimbau kepada mahasiswa untuk tidak ikut serta dalam protes yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa selama pandemi,” surat yang ditandatangani oleh Dirjen Dikti Nizam. , Baca.

Surat tersebut juga meminta pimpinan universitas untuk membantu mempromosikan konten hukum ketenagakerjaan dan mendorong studi akademis tentang hukum.

“Pikiran dan aspirasi kampus harus disampaikan kepada pemerintah dan DPR dengan sopan,” lanjut surat itu.

Ini juga menginstruksikan dosen untuk tidak mendorong mahasiswanya untuk bergabung atau mengatur demonstrasi dan mendesak orang tua untuk memastikan anak-anak mereka melakukan studi online di rumah.

Nizam mengatakan surat itu untuk mengingatkan universitas untuk memastikan kesehatan dan keselamatan orang-orang di kampus tetapi mengatakan siswa yang memilih untuk ambil bagian dalam protes tidak akan dikenai sanksi.

“Tentu tidak akan ada sanksi. Kebebasan berekspresi dijamin oleh Konstitusi. Namun, sebagai seorang intelektual muda, lebih baik dan lebih elegan melakukan penelitian akademis daripada reli. Saatnya tampil beda untuk melakukan perubahan, ”ujarnya.

Tahun lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengedarkan surat serupa, menyarankan siswa untuk tidak mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa tambahan menyusul protes #reformasidikorupsi (reformasi yang korup) pada September 2019. Menteri juga menyarankan para guru dan orang tua untuk mencegah siswa berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.

DPR dan pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja yang kontroversial pada hari Senin setelah musyawarah tergesa-gesa yang memicu kemarahan publik. Ribuan orang, kebanyakan mahasiswa dan anggota kelompok buruh, turun ke jalan di seluruh negeri dari Selasa hingga Kamis untuk memprotes undang-undang tersebut.

Continue Reading

Omnibus Law

Pendapat Pengusaha Fitri Salhuteru Tentang Omnibus Law

Published

on

Saat ini publik semua kalangan sedang dihebohkan dengan pengesahan RUU Cipta Kerja yang di sah kan DPR RI. Di mana keputusan wakil rakyat yang seharusnya mementingkan kepentingan rakyat justru mempersulit dan menyulut emosi rakyat.

Terkait Omnibus Law, sahabat dekat Nikita Mirzani sekaligus pengusaha Fitri Salhuteru, memberikan tanggapan dari awal dirinya membangun usaha, tidak pernah berpegang pada aturan UU ketenagakerjaan.

“Banyak yang bertanya menanyakan pendapat saya tentang Omnibus Law undang undang tenaga kerja yang baru saja di sahkan, jawaban saya dalam memimpin perusahaan saya tidak pernah berpegang kepada undang undang yang ada di republik ini,” tulisnya.

Fitri Salhuteru menambahkan, selama memimpin usahanya, ia hanya menggunakan hati nurani. Menurutnya, itu hal yang pantas dalam memperlakukan karyawan nya dengan baik.

Meski tidak berpegang pada UU ketenagakerjaan, Fitri tetap memberikan hak-hak karyawan nya seperti hak cuti, hak upah dan hak lainnya.

Bagi Fitri, tanpa karyawan, perusahaannya tidak akan ada artinya dan sudah ia anggap seperti keluarga sendiri.

“Sepantas apa saya memperlakukan mereka yang bekerja untuk perusahaan saya, tentang hak cuti, hak upah dan hak hak lainya, tentu saya berikan sebaik saya memperlakukan saudara saya sendiri,” katanya.

“Mereka yang bekerja di bawah perusahaan saya telah menghasilkan kehidupan yang baik bagi saya tentu berhak mendapatkan hal yang baik juga semampu saya bisa perusahaan berikan, tanpa tenaga kerja perusahaan tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan yang terbaik buat tenaga kerja nya jangan mendirikan perusahaan,” sambung Fitri.

Tentunya unggahan Fitri menuai banyak pujian dari warganet. Hingga membandingkannya dengan DPR dan pengusaha-pengusaha lainnya.

“Kalau semua pengusaha seperti ibu, bangsa ini akan sejahtera,” tulis akun Instagram @fitslim_ambon.***

SUMBER : JAKPUSNEWS

Continue Reading

Trending